Menakar 4 Tahun Implementasi 11 Program Prioritas

Detail

Dibuat: 24 Maret 2014

Dilihat: 33

Oleh:

Said Assagaf

(Kepala Bappeda Kota Ternate)

KURANG LEBIH 4 tahun sudah Pemerintah Kota Ternate menggulirkan 11 Program Prioritas. Ke-11 program yang menjadi komitmen Walikota H. Burhan Abdurahman dan Wakil Walikota Arifin Djafar itu adalah Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastrukturpada Wilayah Kecamatan, Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional Pro Rakyat, Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antara Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis.Di samping itu, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif, Meningkatkan Ekonomi Rakyat Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, PelayananPublik yang Cepat, Murah dan Mudah, Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara Berkelanjutan, Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.   

Dalam mengukur 4 tahun pengimplementasian 11 Program Prioritas itu, kita cukup melihat indikator makro Kota Ternate sebagai jawaban objektif. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dari tahun ke tahun meningkat di atas rata-rata nasional. Pada 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Ternate 7,99 persen, 2011 menjadi 8,01,  pada 2012 mencapai 8,21 dan 2013 mencapai 8,23 persen.

Pendapatan perkapita Kota Ternate juga tumbuh dari tahun 2010 sebesar Rp 2.777.467 menjadi Rp 2.928.618 pada 2011, dan Rp 3.14.764 pada 2012 dan kemudian meningkat jadi Rp 3.250.601 pada tahun 2013. Sementara tingkat pengangguran terbuka  turun dari 2010 sebesar 10,31 persen menjadi 8,66 persen di tahun 2011, 7,26 persen pada 2012 dan turun drastis menjadi 4,85 persen pada 2013.

Sementara tingkat inflasi juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali pada 2013 yakni 9,78 persen yang merupakan fenomena nasional akibat kondisi ekonomi global terutama terkait dengan nilai kurs rupiah yang melemah. Sedangkan inflasi pada 2010 mencapai 5,32 persen, turun menjadi 4,52 persen pada 2011 dan turun menjadi 3,29 persen pada 2012.

Sebagai gambaran umum untuk mengukur kinerja pelayanan kebutuhan dasar di Kota Ternate tergambar jelas dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Ternate pada  2010 sebesar 76,58 persen menjadi 77,05 persen pada 2011, dan 77,62 persen pada 2012.

Capaian kinerja yang tergambar di atas juga berangkat dari bagaimana pemetaan permsalahan dan isu pembangunan di Kota Ternate. Pemerintah Kota Ternate menetapkan 6 permasalahan dan isu pembangunan yakni peningkatan kualitas pelayanan publik,  pemerataan penataan dan peningkatan infrastruktur perkotaan terutama pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih pada kawasan ketinggian dan terpencil, penataan lingkungan dan rehabilitasi kawasan bencana, masalah angka kemiskinan dan pengangguran,  masalah kepadatan kaki lima,penataan pasar dan akses sektor informal, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara makro, apa yang telah dicapai saat ini bertolak dari sebuah visi dan misi yang dicanangkan Walikota dan Wakil Walikota yakni mewujudkan Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” atauBahari Berkesan sebagai tujuan akhir. Untuk mewujudkan visi dan misi itu Pemerintah Kota Ternate menyusun pentahapan pembangunan Kota Ternate 2011-2015, yang ditetapkan dalam 5 tahapan pembangunan dengan penguatan pada 11 Program Prioritas di setiap tahapannya. Tahap I Tahun 2011 Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan dan Kesehatan, Tahap II Tahun 2012 APBD Pro Rakyat, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota, Tahap III Tahun 2013 Tata Pemerintahan dan Peningkatan Ekonomi Rakyat, Tahap IV Tahun 2014 Pelayanan Publik dan Pengembangan Kawasan Pesisir, dan Tahap V Tahun 2015 Sosial Kebudayaan dan Penegakan Supremasi Hukum.

Kini, kita berada pada tahap V dengan fokus pembangunan Sosial Kebudayaan dan Penegakan Supremasi Hukum. Tahapan pembangunan pada 2015 ini untuk perwujudan Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”. Tahap pembangunan ini mengutamakan penguatan pada Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan Sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi dan mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur’an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur’an, sekaligus memberikan pemahaman tentang syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar. Disamping itu juga mempertegas regulasi daerah guna menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi, memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

Pembangunan di tahun 2015 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap V, antara lain:

1. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaaan dan Adat Istiadat dan; yang diarahkan untuk menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masayarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya.

2. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif; yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.(*)

Musrenbang Kota Ternate 2014, Akomodir Aspirasi Publik

Detail

Dibuat: 24 Maret 2014

Dilihat: 103

Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan), di mana-mana dianggap sekadar formalitas untuk memenuhi ketentuan regulasi. Namun, dalam dua tahun terakhir ini, Musrenbang Kota Ternate justru semakin mengukuhkan peran masyarakat dari tingkat kelurahan sebagai wujud perencanaan berbasis partisipatif.

Bappeda Kota Ternate sebagai lembaga pelaksana hajatan ini berani keluar dari kebiasaan lama dan berhadapan dengan segala konsekuensi baik di tingkat masyarakat maupun mendobrak kekakuan di level pemerintahan itu sendiri.

PROPUBLIK Malut Post yang mengawal proses Musrenbang Kota Ternate memiliki catatan khusus yang membedakan dengan hajatan serupa yang dilaksanakan di daerah kabupaten/kota lainnya. Musrenbang dalam strategi pelaksanaan yang dilakukan Bappeda Kota Ternate tidak sekadar hasil akhir namun menjaga kualitas prosesnya. Musrenbang Road Show di 7 kecamatan menjadi jawaban betapa lembaga ini tidak basa basi dalam melahirkan jargon “perencanaan pembangunan partisipatif”.

Berikut catatan PROPUBLIK Malut Post tentang proses Musrenbang Kota Ternate 2014 dan hasil kompilasi Forum Gabungan SKPD pelayanan dasar tentang implementasi rencana kerja SKPD 2015 yang digelar sejak Februari hingga 20 Maret kemarin:

PADA tataran konsep, Bappeda Kota Ternate dalam merumuskan Musrenbang menitikberatkan pada kualitas perencanaan. Aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan diarahkan pada hal-hal yang bersifat kebutuhan atas suatu kegiatan pembangunan serta bagaimana efeknya  terhadap masyarakat itu sendiri. Karena itu, meski Musrenbang tingkat kelurahan dilakukan di masing-masing kelurahan, namun Bappeda juga melakukan investigasi atas setiap kegiatan yang menjadi usulan publik. Jauh sebelum Musrenbang Road Show di 7 kecamatan di wilayah Kota Ternate, tim Bappeda turun ke lapangan melakukan investigasi. Setidaknya, investigasi itu dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang diusulkan itu menjadi sebuah kebutuhan urgen dan memiliki efek massif terhadap kehidupan masyarakat. Di samping itu, investigasi juga diarahkan untuk menakar aspek hukum terutama  kaitannya dengan kegiatan fisik dan prasarana seperti status tanah. Yang tak kalah penting, tim investigasi juga menilai aspek kelayakan teknis.

Pada tataran investigasi itu, tim dari Bappeda Kota Ternate harus berhadapan dengan segala risiko. Dalam dua tahun terakhir pelaksanaan rangkaian Musrenbang itu, tim investigasi baik fisik prasarana, bidang ekonomi maupun sosial budaya tak jarang disambut cemohan bahkan ancaman dari sementara kalangan yang tak puas dengan hasil-hasil musrenbang sebelumnya. Namun, secara bertahap lewat sosialisasi secara intens, publik semakin maklum bahwa Bappeda pada proses itu hanyalah instansi yang memformulasikan perencanaan dan mengkoordinasikan dengan SKPD pelaksana.

Meski demikian, dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan, Bappeda yang turun full team selalu menjadi sasaran kritikan. Mereka menganggap berbagai usulan yang disampaikan dalam Musrenbang itu seolah-olah hilang dari daftar Bappeda.

Dari Musrenbang Road Show di 7 kecamatan yang dimulai dari Kota Ternate  Tengah, Pulau Moti, Pulau Ternate, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Utara, Batang Dua, dan berakhir di Pulau Hiri, persoalan yang dihadapi masyarakat memiliki kemiripan. Terutama di 3 wilayah kecamatan pulau, persoalan utama adalah jalan, listrik dan air bersih. Di antara ketiga persoalan mendasar atau selalu menjadi trending issue itu, memang sangat berpengaruh pada pelayanan dasar lainnya. Untuk bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada prinsipnya telah bergulir. Namun, persoalan utama khususnya listrik dan jalan menjadi penghambat gerak pelayanan aspek-aspek dasar.

Dalam forum dialog di Moti misalnya, warga mempersoalkan jalan yang belum menghubungkan lingkar Moti. Akibatnya, jalur ekonomi terutama distribusi hasil pertaninan dari kelurahan-kelurahan belum lancer. Demikian halnya listrik di 3 kecamatan pulau sangat ‘mengekang’ aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Seorang lurah dalam sesi dialog Musrenbang Kecamatan Hiri beberapa waktu lalu mengatakan keterbatasan listrik membuat daya belajar siswa kurang optimal. Dia berseloroh, ”Kalau saja listrik lancar, maka oranh Hiri akan semakin pintar bahkan lebih pintar dari orang yang tinggal di Kota Ternate.”  Sementara, persoalan jalan lingkar di tiga pulau ini juga menjadi kebutuhan urgen terkait dengan pelayanan kesehatan. Meski di Moti kini memiliki mobil ambulans namun jangkauannya terbatas karena tidak didukung sarana jalan yang layak.

Isu lainnya yang mengemuka dalam Musrenbang di rata-rata kecamatan terkait tiga bidang utama; fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya. Dari 77 kelurahan yang ada di Kota Ternate, rata-rata usulan yang masuk terkait fispra meliputi  pembangunan tanggul penahan tanah/ombak, jalan, jembatan, drainase, dan air bersih. Untuk bidang ekonomi didominasi bantuan bagi warga terkait pertukangan, perikanan, pertanian, dan idustri rumah tangga. Untuk bidang sosial budaya didominasi masalah pendidikan, kesehatan, budaya dan kerohanian.

Jika dikalkulasi, usulan kegiatan dari 77 kelurahan yang masuk dalam forum Musrenbang itu nilainya mencapai triliunan rupiah. Itu sebabnya, Pemerintah Kota Ternate dalam forum dialog pada Musrebang Road Show yang diwakili Sekda Kota Ternate Muhammad Taufik Solemen, Kepala Bappeda Kota Ternate Said Assagaf, Asisten III Juhdi Taslim, dan Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan Abdullah M Saleh meminta masyarakat memahami kondisi keuangan Pemkot yang terbatas. Untuk bisa mengakomodir usulan itu, maka Musrenbang kecamatan diarahkan pada kegiatan urgen dan prioritas. Selain itu, berbagai kegiatan yang diusulkan tersebut tidak saja diarahkan pada beban SKPD namun juga di-cover oleh dana partisipasi kecamatan, dana pembangunan kelurahan dan PNPM yang juga bersumber dari APBD.

Dari dialog di setiap kecamatan itu, perwakilan masyarakat dan pimpinan kelurahan membuat kesepakatan dalam diskusi kelompok dengan memprioritas 1 kegiatan untuk satu bidang bagi setiap kelurahan. Langkah itu dilakukan agar ada usulan yang nantinya diakomodir oleh kegiatan SKPD. Sementara usulan kegiatan lain juga diharapkan dapat ditangani melalui sumber dana di luar kegiatan SKPD. Koordinator PNPM Perkotaan Hamid Marsaoly dalam beberapa forum dialog bahkan menekankan tentang bagaimana memanfaatkan dana pihak ketiga untuk menjawab kebutuhan masyarakat.(*)

Walikota Ternate Meraih Gelar Doktor Ilmu Manajemen SDM

Detail

Dibuat: 28 Februari 2014

Dilihat: 119

Setelah menjalani ujian promosi doktoral dengan judul desertasi "Pengaruh Rekruitmen,Kompetensi, Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Kantor Walikota Ternate" Bapak Walikota Burhan Abdurrahman lulus ujian dengan predikat sangat memuaskan pada Senin 3 Februari 2014. Program doktor ini ditempuh pada program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. Walikota Ternate berhasil mempertahankan desertasinya dihadapan sepuluh tim penguji yang dipimpin oleh prof.DR.Hj. Masrurah Mochtar MA. Hal ini menjadi catatan sejarah bagi Pemerintah Kota Ternate Karena baru pertama kalinya Pemerintahan Kota Ternate dipimpin oleh Walikota dengan tingkat pendidikan strata 3/S3 atau Doktor.

Hypermart Ternate Diresmikan

Detail

Dibuat: 30 Desember 2013

Dilihat: 103

Pusat Perbelanjaan Hypermart Ternate resmi dibuka dengan ditandai pemotongan pita oleh Walikota Ternate H.Burhan Abdurrahman, dalam sambutannya Walikota berharap masyarakat dapat membantu menjaga investasi yang besar ini. Dengan menjaga kondisi keamanan yang kondusif maka diharapkan banyak lagi investor yang masuk ke Kota Ternate unuk menanamkan modal usahanya, yang nantinya berdampak pada lajunya pertumbuhan ekonomi serta terbukannya lapangan kerja baru yang dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Ternate.

Usai diresmikan Wali Kota Ternate H.Burhan Abdurahman, sekitar pukul 10.30 WIT, ribuan pengunjung langsung menyerobot masuk ke dalam hypermart. Bahkan sebelum peresmian, warga sudah setia menunggu di depan hypermart. Diluar toko pun terlihat banyak antrian kendaraan roda dua maupun roda empat. Amatan Posko Malut, warga yang datang hampir semuanya berbelanja. Ini terlihat dari kasir yang disediakan sekitar 15 orang dipenuhi warga yang berbelanja dengan antrian begitu panjang. Apalagi, saat ini hingga beberapa hari ke depan hypermart memberikan diskon hampir semua jenis barang. Selain itu, peresmian hypermart yang bertepatan dengan tanggal muda atau gajian baru pegawai negeri sipil, semakin menambah jumlah warga yang berbelanja.