Walikota Ternate H.Burhan Abdurrahman menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2012 dihadapan sidang Paripurna DPRD Kota Ternate pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 khususnya dalam pasal 27 ayat (2) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

   Laporan keterangan dimaksud disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 23 peraturan pemerintah dimaksud bahwa LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD, Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan informasi dari Pemerintah kepada DPRD terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun. Diharapkan melalui tertib dan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, dapat lebih meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya implementasi terhadap pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan SKPD tahun 2012, sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015. Dalam konteks inilah sebagai bentuk implementasi dari kewajiban tersebut, pada kesempatan ini kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban WaliKota Ternate Tahun Anggaran 2012.

 Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kota Ternate di awali dengan pelaksanaan di Kecamatan Ternate Utara yang bertempat di Balai Nelayan Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2013, Musrenbang di awali dengan Sambutan Walikota Ternate H.Burhan Abdurrahman.SH.,MM sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2013. Dalam sambutannya Walikota Ternate mengingatkan akan keterbatasan APBD Kota Ternate dalam kemampuan untuk mendanai Program serta Kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat yang termuat dalam hasil-hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan yang telah dilaksanakan sebelumnya beberapa waktu yang lalu.

Oleh karenanya Walikota Ternate mengharapakan melalui wadah Musrenbang Tingkat Kecamatan ini, pengajuan usulan-usulan yang berasal dari tingkat Kelurahan dapat di pilah secara selektif sesuai dengan urgensi untuk menjadi prioritas dalam pelaksanaannya di Tahun anggaran 2014 nanti. Musrenbang Tingkat Kecamatan pada tahun ini merupakan musrenbang dengan format baru yang digagas oleh Bappeda Kota Ternate yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya pada masa-masa yang lalu   yaitu dengan menghadirkan Walikota Ternate sebagai pemateri guna memaparkan Program skala prioritas Pemerintah Kota Terrnate yang telah termuat dalam Dokumen RPJM dalam 5 (lima) tahun  hingga tahun 2015.

Disamping itu Musrenbang kecamatan merupakan bentuk nyata dari salah satu pendekatan perencanaan yaitu pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif menjadi syarat mutlak dalam menyusun perencanaan pembangunan di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan benar-benar menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, karena dalam proses penyusunan perencanaan tersebut diupayakan dapat melibatkan sebanyak mungkin stakeholders yang terkait. Mekanisme musrenbang juga dipergunakan sebagai wahana untuk mempertemukan dan mensinergikan beberapa pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Namun secara lebih spesifik musrenbang kecamatan menjadi wahana untuk memaduserasikan perencanaan dari atas (top down planning) dengan perencanaan dari bawah (masyarakat) / bottom up planning. Perencanaan dari atas ialah perencanaan yang berasal dari pendekatan politis dan teknokratis.