Kompilasi Hasil Forum Gabungan SKPD Pelayanan Dasar ,Puncak Musrenbang Kota Ternate 2014

Detail

Dibuat: 24 Maret 2014

Dilihat: 360

FORUM SKPD menjadi ciri khas Musrenbang Kota Ternate. Dalam forum ini, sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) melakukan meeting contact dengan para perwakilan masyarakat dari 7 kecamatan, pimpinan wilayah kecamatan dan staf serta PNPM. Pada Forum SKPD yang dilaksanakan Rabu (19/3), sehari sebelum Musrenbang Kota Ternate, berbagai usulan dalam Musrenbang kelurahan dan kemudian disaring dalam musrenbang kecamatan dibahas dengan diwarnai debat masing-masing pihak untuk menakar sejauh mana usulan itu menjadi kebutuhan prioritas dan sejalan dengan Renja (rencana kerja SKPD). Dari total usulan itu, forum SKPD serumpun yang terdiri dari 7 kelompok kemudian melahirkan semacam keputusan bersama. Hasil kompilasi itu Kamis (20/3) dipaparkan 6 pimpinan SKPD yang terkait dengan pelayanan dasar serta Koordinator Kota PNPM Mandiri.

Berikut paparan dan data kompilasi forum SKPD gabungan terkait pelayanan dasar yang diwarnai dialog alat dalam  sebuah forum diskusi dengan seluruh perwakilan masyarakat dan pemerintah 7 kecamatan.

Untuk bidang pekerjaan umum, Kadis PU Kota Ternate melalui Sekretaris PU Kota Hi. Abdurrahman Harun menyampaikan respon terhadap usulan masyarakat untuk menjadi bagian dari Renja SKPD dimaksud. Usulan yang disetujui itu meliputi berbagai pekerjaan baik pembangunan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana umum dengan total nilai lebih dari Rp 161,8 miliar.

Program itu meliputi pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 20.850 meter dengan nilai Rp 25,8 miliar lebih, pembangunan drainase sepanjang 17.482 meter dengan nilai Rp 21,4 miliar lebih, pembangunan turap/talud/brojong sepanjang 11.437 meter dengan nilai Rp 59 miliar lebih, rehab jalan dan jembatan sepnjang 15.209 meter dengan nilai Rp 15,1 miliar lebih, penyediakan dan pengolahan air baku 1 unit dengan nilai Rp 1,2 miliar lebih, pengendalian banjir sepanjang 5.190 meter dengan nilai Rp 38 miliar lebih, pembangunan 4 wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan nilai Rp 687 juta, pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan niai Rp 400 juta.

“Kesepakatan kegiatan dalam Forum Gabungan SKPD Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2015, dalam proses selanjutnya akan disesuaikan dengan Pendapatan Daerah dan dibahas dengan DPRD Kota Ternate dalam pembahasan KUA PPAS untuk tahun 2015, SKPD diharapkan melakukan sinergi secara optimal dalam rangka pencapaian target dan penyerapan anggaran,” tandas Kadis PU seperti dituturkan Sekretaris PU Kota Ternate.

Untuk bidang kesehatan, Kepala Dinas KesehatanKota TernateNurbaity Radjabessy dalam forum itu mempresentasekan hasil kompilasi dalam forum SKPD. Usulan tentang Sarana Dan Prasarana Kesehatan khususnya rehabilitasisedang  Pustu dan pembuatan pagar pengaman PoskeskelWilayah Kerja Puskesmas Moti  serta penunjang pelayanan Puskesmas   dianggarkan di tahun 2015lewat Alokasi DAU dan DAK.

Tentang usulan pemerataan distribusi tenaga medis dan paramedis di Puskesmas dan jaringannya, kata Kadis menjadi catatan sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan untuk langkah pengambilan keputusan.   Untuk usulan pelatihan PHBS bagi tenaga Posyandu dinilai sejalan dengan program Tahun 2014Dinas Kesehatan dan masukan untuk kegiatan 2015.  Usulan tentang penyuluhan kesehatan masyarakat, pihak Dinas Kesehatan menerimanya sebagai Masukan untuk Tahun 2015. “Kegiatan  serupa juga masuk dalam program kegiatan tahun 2014 untuk bidang kerja pelayanan kesehatan. Sedangkan masih adanya warga yang butuh kartu  Jaminan Kesehatan Daerah  (JAMKESDA) akan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Pihak Dinas Kesehatan Kota Ternate mencanangkan program kerja pada 2015 meliputi Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program  Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan, Program Perbaikan Gizi  Masyarakat, Program penyehatan Lingkungan, Program Pencegahan Penyakit Menular, Program Peningkatan Anak Balita dan Program Kesehatan Ibu Melahirkan, Program  Jaminan Kesehatan  Daerah dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Kadis Pendidikan Nasional Kota Ternate Mohtar Din mengawali paparannya dengan menyebutkan bahwa Perlu dikemukakan bahwa usulan 7 kecamatan terkait dengan Pelayanan Bidang Pendidikan sebagian besar  sesuai dengan Rencana Dinas Pendidikan serta sejalan  dengan perencanaan pembangunan yang termuat dalam 11 program prioritas yang merupakan penjabaran dari Visi – Misi Bahari Berkesan.

Usulan dari 7 kecamatan di bidang pendidikan itu meliputi pembangunan gedung PUD,  ruang belajar SD dan SMP, MCK sekolah, laboratorium sekolah, pagar sekolah, rehab gedung belajar, pembangunan rumah dinas guru, dan penambahan tenaga guru.

Total yang diusulkan dalam forum SKPD dari 7 kecamatan itu berjumlah 36  kegiatan. Diknas mengakomodir sebanyak 29 kegiatan sementara 1 kegiatan  diarahkan melalui Dana Partisipasi Kecamatan dan 1 kegiatan melalui PNPM. Dari total usulan kegiatan di sektor pendidikan tersebut mencapai Rp 8 miliar lebih.

Sementara itu, Diknas Kota Ternate juga menyiapkan program 2015 meliputi pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar Sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, program penyediaan biaya operasional UPTD pendidikan dasar, program penyediaan biaya operasional SMP, program penyediaan biaya operasional SMA, program penyediaan biaya operasional dan administrasi balai bahasa daerah.

Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Ternate dalam forum itu juga memberi respon atas usulan 7 kecamatan dengan menilai sebagian sesuai dengan Renja SKPD dan ada usulan yang belum sejalan dengan program instansinya.

Sedikitnya, 19 kegiatan usulan 7 kecamatan meliputi pengadaan bibit sayur,  pupuk, obat dan alat pertanian, pengadaan bibit pala, penanaman hutan bakau (mangrove), pengadaan bibit buah-buahan, pengadaan ternak, pengadaan bahan pagar kebun, dan pengadaan bibit palawija. Dari 19 usulan kegiatan itu, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Ternate hanya mengakomodir 8 usulan karena 11 usulan yang diajukan ternyata telah direalisasikan baik melalui program SKPD 2014, BLM dan program Distan Provinsi pada 2013.

Sementara itu, SKPD ini juga punya program kerja pada 2015 meliputi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Peningkatan Ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan, peningkatan   pemasaran hasil produksi peternakan, Peningkatan penerapan teknologi peternakan, dan pencegahan & penanggulangan penyakit ternak.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate H. Ruslan Bian dalam paparannya juga senada dengan pimpinan SKPD lainnya yakni menilai bahwa usulan 7 kecamatan ada yang sesuai dengan Renja dan ada yang belum sesuai.

Dari 21 usulan kegiatan di sektor ini, direspon SKPD tersebut dengan catatan penyeragaman untuk armada tangkap 3 GT Karena disesuaikan dengan petunjuk teknis DAK bidang perikanan. Usulan yang masuk meliputi pengadaan armada tangkap tuna, cakalang, rumpon laut dalam, rumpon laut dangkal, dan budidaya perikanan. DKP Kota Ternate memprioritas usulan kecamatan itu kecuali Ternate Tengah yang tidak ada usulan, masing-masing fasilitas perikanan tangkap. Sedangkan Batang Dua selain perikanan tangkap juga diberikan program budidaya perikanan. Nilainya mencapai Rp 15,6 miliar.

SKPD ini punya 6 rencana prioritas kegiatan pada 2015 meliputi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir,  program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan,  program peningkatan budidaya perikanan, program Pengembangan perikanan tangkap,  program pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan,  dan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Di samping itu DKP Kota Ternate juga memprogrmkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berupa penguatan kelembagaan POKMAS dan  penguatan modal (BLM) CCD-IFAD, Pendampingan  CCD- IFAD, Zonasi Rinci KP3K, Rehabilitasi Ekosistem  Laut dan Pesisi dengan total anggaran Rp 4,38 miliar serta program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dengan nilai Rp 500 juta dan program budidaya perikanan dengan nilai Rp 1 miliar lebih, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran  produksi perikanan mencapai Rp 1,25 miliar.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam paparannya mengatakan, usulan 7 Kecamatan terkait dengan pelayanan bidang Administrasi Kependudukan pada prinsipnya telah sesuai dengan rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate serta sejalan dengan perencanaan pembangunanan 11 program prioritas. “Dari 7 Kecamatan yang melakukan pembahasan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada kelompok kerja Sosial Budaya, hanya satu kecamatan yang mengusulkan kegiatan terkait dengan penerapan Administrasi Kependudukan,” jelas Kadis. Usulan itu adalah pengadaan formulir pendukung pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kecamatan/kelurahan. 

Disduk Capil pada 2015 mempunyai kegiatan meliputi pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas SDA, peningkatan pengembangan pelaporan, dan penataan administrasi kependudukan.

Sementara itu, Koordinator Kota PNPM Kota Ternate Hamid Marsaoly dalam paparannya menjelaskan bahwa total jumlah alokasi dana PNPM tahun 204 mencapai Rp. 13,125 miliar. Jumlah itu terdiri dari Pagu BLM APBN+APBD sebesar Rp 7,125 miliar, APBN Rp 6,768 milir lebih, APBD Rp 356 juta lebih, PLPBK Rp 4 miliar, dan MP3KI Rp 2 miliar.(*)

Menakar 4 Tahun Implementasi 11 Program Prioritas

Detail

Dibuat: 24 Maret 2014

Dilihat: 178

Oleh:

Said Assagaf

(Kepala Bappeda Kota Ternate)

KURANG LEBIH 4 tahun sudah Pemerintah Kota Ternate menggulirkan 11 Program Prioritas. Ke-11 program yang menjadi komitmen Walikota H. Burhan Abdurahman dan Wakil Walikota Arifin Djafar itu adalah Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastrukturpada Wilayah Kecamatan, Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional Pro Rakyat, Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antara Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis.Di samping itu, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif, Meningkatkan Ekonomi Rakyat Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, PelayananPublik yang Cepat, Murah dan Mudah, Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara Berkelanjutan, Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.   

Dalam mengukur 4 tahun pengimplementasian 11 Program Prioritas itu, kita cukup melihat indikator makro Kota Ternate sebagai jawaban objektif. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dari tahun ke tahun meningkat di atas rata-rata nasional. Pada 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Ternate 7,99 persen, 2011 menjadi 8,01,  pada 2012 mencapai 8,21 dan 2013 mencapai 8,23 persen.

Pendapatan perkapita Kota Ternate juga tumbuh dari tahun 2010 sebesar Rp 2.777.467 menjadi Rp 2.928.618 pada 2011, dan Rp 3.14.764 pada 2012 dan kemudian meningkat jadi Rp 3.250.601 pada tahun 2013. Sementara tingkat pengangguran terbuka  turun dari 2010 sebesar 10,31 persen menjadi 8,66 persen di tahun 2011, 7,26 persen pada 2012 dan turun drastis menjadi 4,85 persen pada 2013.

Sementara tingkat inflasi juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali pada 2013 yakni 9,78 persen yang merupakan fenomena nasional akibat kondisi ekonomi global terutama terkait dengan nilai kurs rupiah yang melemah. Sedangkan inflasi pada 2010 mencapai 5,32 persen, turun menjadi 4,52 persen pada 2011 dan turun menjadi 3,29 persen pada 2012.

Sebagai gambaran umum untuk mengukur kinerja pelayanan kebutuhan dasar di Kota Ternate tergambar jelas dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Ternate pada  2010 sebesar 76,58 persen menjadi 77,05 persen pada 2011, dan 77,62 persen pada 2012.

Capaian kinerja yang tergambar di atas juga berangkat dari bagaimana pemetaan permsalahan dan isu pembangunan di Kota Ternate. Pemerintah Kota Ternate menetapkan 6 permasalahan dan isu pembangunan yakni peningkatan kualitas pelayanan publik,  pemerataan penataan dan peningkatan infrastruktur perkotaan terutama pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih pada kawasan ketinggian dan terpencil, penataan lingkungan dan rehabilitasi kawasan bencana, masalah angka kemiskinan dan pengangguran,  masalah kepadatan kaki lima,penataan pasar dan akses sektor informal, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara makro, apa yang telah dicapai saat ini bertolak dari sebuah visi dan misi yang dicanangkan Walikota dan Wakil Walikota yakni mewujudkan Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” atauBahari Berkesan sebagai tujuan akhir. Untuk mewujudkan visi dan misi itu Pemerintah Kota Ternate menyusun pentahapan pembangunan Kota Ternate 2011-2015, yang ditetapkan dalam 5 tahapan pembangunan dengan penguatan pada 11 Program Prioritas di setiap tahapannya. Tahap I Tahun 2011 Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan dan Kesehatan, Tahap II Tahun 2012 APBD Pro Rakyat, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota, Tahap III Tahun 2013 Tata Pemerintahan dan Peningkatan Ekonomi Rakyat, Tahap IV Tahun 2014 Pelayanan Publik dan Pengembangan Kawasan Pesisir, dan Tahap V Tahun 2015 Sosial Kebudayaan dan Penegakan Supremasi Hukum.

Kini, kita berada pada tahap V dengan fokus pembangunan Sosial Kebudayaan dan Penegakan Supremasi Hukum. Tahapan pembangunan pada 2015 ini untuk perwujudan Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”. Tahap pembangunan ini mengutamakan penguatan pada Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan Sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi dan mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur’an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur’an, sekaligus memberikan pemahaman tentang syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar. Disamping itu juga mempertegas regulasi daerah guna menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi, memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

Pembangunan di tahun 2015 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap V, antara lain:

1. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaaan dan Adat Istiadat dan; yang diarahkan untuk menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masayarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya.

2. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif; yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.(*)

Musrenbang Kota Ternate 2014, Akomodir Aspirasi Publik

Detail

Dibuat: 24 Maret 2014

Dilihat: 309

Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan), di mana-mana dianggap sekadar formalitas untuk memenuhi ketentuan regulasi. Namun, dalam dua tahun terakhir ini, Musrenbang Kota Ternate justru semakin mengukuhkan peran masyarakat dari tingkat kelurahan sebagai wujud perencanaan berbasis partisipatif.

Bappeda Kota Ternate sebagai lembaga pelaksana hajatan ini berani keluar dari kebiasaan lama dan berhadapan dengan segala konsekuensi baik di tingkat masyarakat maupun mendobrak kekakuan di level pemerintahan itu sendiri.

PROPUBLIK Malut Post yang mengawal proses Musrenbang Kota Ternate memiliki catatan khusus yang membedakan dengan hajatan serupa yang dilaksanakan di daerah kabupaten/kota lainnya. Musrenbang dalam strategi pelaksanaan yang dilakukan Bappeda Kota Ternate tidak sekadar hasil akhir namun menjaga kualitas prosesnya. Musrenbang Road Show di 7 kecamatan menjadi jawaban betapa lembaga ini tidak basa basi dalam melahirkan jargon “perencanaan pembangunan partisipatif”.

Berikut catatan PROPUBLIK Malut Post tentang proses Musrenbang Kota Ternate 2014 dan hasil kompilasi Forum Gabungan SKPD pelayanan dasar tentang implementasi rencana kerja SKPD 2015 yang digelar sejak Februari hingga 20 Maret kemarin:

PADA tataran konsep, Bappeda Kota Ternate dalam merumuskan Musrenbang menitikberatkan pada kualitas perencanaan. Aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan diarahkan pada hal-hal yang bersifat kebutuhan atas suatu kegiatan pembangunan serta bagaimana efeknya  terhadap masyarakat itu sendiri. Karena itu, meski Musrenbang tingkat kelurahan dilakukan di masing-masing kelurahan, namun Bappeda juga melakukan investigasi atas setiap kegiatan yang menjadi usulan publik. Jauh sebelum Musrenbang Road Show di 7 kecamatan di wilayah Kota Ternate, tim Bappeda turun ke lapangan melakukan investigasi. Setidaknya, investigasi itu dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang diusulkan itu menjadi sebuah kebutuhan urgen dan memiliki efek massif terhadap kehidupan masyarakat. Di samping itu, investigasi juga diarahkan untuk menakar aspek hukum terutama  kaitannya dengan kegiatan fisik dan prasarana seperti status tanah. Yang tak kalah penting, tim investigasi juga menilai aspek kelayakan teknis.

Pada tataran investigasi itu, tim dari Bappeda Kota Ternate harus berhadapan dengan segala risiko. Dalam dua tahun terakhir pelaksanaan rangkaian Musrenbang itu, tim investigasi baik fisik prasarana, bidang ekonomi maupun sosial budaya tak jarang disambut cemohan bahkan ancaman dari sementara kalangan yang tak puas dengan hasil-hasil musrenbang sebelumnya. Namun, secara bertahap lewat sosialisasi secara intens, publik semakin maklum bahwa Bappeda pada proses itu hanyalah instansi yang memformulasikan perencanaan dan mengkoordinasikan dengan SKPD pelaksana.

Meski demikian, dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan, Bappeda yang turun full team selalu menjadi sasaran kritikan. Mereka menganggap berbagai usulan yang disampaikan dalam Musrenbang itu seolah-olah hilang dari daftar Bappeda.

Dari Musrenbang Road Show di 7 kecamatan yang dimulai dari Kota Ternate  Tengah, Pulau Moti, Pulau Ternate, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Utara, Batang Dua, dan berakhir di Pulau Hiri, persoalan yang dihadapi masyarakat memiliki kemiripan. Terutama di 3 wilayah kecamatan pulau, persoalan utama adalah jalan, listrik dan air bersih. Di antara ketiga persoalan mendasar atau selalu menjadi trending issue itu, memang sangat berpengaruh pada pelayanan dasar lainnya. Untuk bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada prinsipnya telah bergulir. Namun, persoalan utama khususnya listrik dan jalan menjadi penghambat gerak pelayanan aspek-aspek dasar.

Dalam forum dialog di Moti misalnya, warga mempersoalkan jalan yang belum menghubungkan lingkar Moti. Akibatnya, jalur ekonomi terutama distribusi hasil pertaninan dari kelurahan-kelurahan belum lancer. Demikian halnya listrik di 3 kecamatan pulau sangat ‘mengekang’ aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Seorang lurah dalam sesi dialog Musrenbang Kecamatan Hiri beberapa waktu lalu mengatakan keterbatasan listrik membuat daya belajar siswa kurang optimal. Dia berseloroh, ”Kalau saja listrik lancar, maka oranh Hiri akan semakin pintar bahkan lebih pintar dari orang yang tinggal di Kota Ternate.”  Sementara, persoalan jalan lingkar di tiga pulau ini juga menjadi kebutuhan urgen terkait dengan pelayanan kesehatan. Meski di Moti kini memiliki mobil ambulans namun jangkauannya terbatas karena tidak didukung sarana jalan yang layak.

Isu lainnya yang mengemuka dalam Musrenbang di rata-rata kecamatan terkait tiga bidang utama; fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya. Dari 77 kelurahan yang ada di Kota Ternate, rata-rata usulan yang masuk terkait fispra meliputi  pembangunan tanggul penahan tanah/ombak, jalan, jembatan, drainase, dan air bersih. Untuk bidang ekonomi didominasi bantuan bagi warga terkait pertukangan, perikanan, pertanian, dan idustri rumah tangga. Untuk bidang sosial budaya didominasi masalah pendidikan, kesehatan, budaya dan kerohanian.

Jika dikalkulasi, usulan kegiatan dari 77 kelurahan yang masuk dalam forum Musrenbang itu nilainya mencapai triliunan rupiah. Itu sebabnya, Pemerintah Kota Ternate dalam forum dialog pada Musrebang Road Show yang diwakili Sekda Kota Ternate Muhammad Taufik Solemen, Kepala Bappeda Kota Ternate Said Assagaf, Asisten III Juhdi Taslim, dan Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pemerintahan Abdullah M Saleh meminta masyarakat memahami kondisi keuangan Pemkot yang terbatas. Untuk bisa mengakomodir usulan itu, maka Musrenbang kecamatan diarahkan pada kegiatan urgen dan prioritas. Selain itu, berbagai kegiatan yang diusulkan tersebut tidak saja diarahkan pada beban SKPD namun juga di-cover oleh dana partisipasi kecamatan, dana pembangunan kelurahan dan PNPM yang juga bersumber dari APBD.

Dari dialog di setiap kecamatan itu, perwakilan masyarakat dan pimpinan kelurahan membuat kesepakatan dalam diskusi kelompok dengan memprioritas 1 kegiatan untuk satu bidang bagi setiap kelurahan. Langkah itu dilakukan agar ada usulan yang nantinya diakomodir oleh kegiatan SKPD. Sementara usulan kegiatan lain juga diharapkan dapat ditangani melalui sumber dana di luar kegiatan SKPD. Koordinator PNPM Perkotaan Hamid Marsaoly dalam beberapa forum dialog bahkan menekankan tentang bagaimana memanfaatkan dana pihak ketiga untuk menjawab kebutuhan masyarakat.(*)

Walikota Ternate Meraih Gelar Doktor Ilmu Manajemen SDM

Detail

Dibuat: 28 Februari 2014

Dilihat: 254

Setelah menjalani ujian promosi doktoral dengan judul desertasi "Pengaruh Rekruitmen,Kompetensi, Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Kantor Walikota Ternate" Bapak Walikota Burhan Abdurrahman lulus ujian dengan predikat sangat memuaskan pada Senin 3 Februari 2014. Program doktor ini ditempuh pada program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. Walikota Ternate berhasil mempertahankan desertasinya dihadapan sepuluh tim penguji yang dipimpin oleh prof.DR.Hj. Masrurah Mochtar MA. Hal ini menjadi catatan sejarah bagi Pemerintah Kota Ternate Karena baru pertama kalinya Pemerintahan Kota Ternate dipimpin oleh Walikota dengan tingkat pendidikan strata 3/S3 atau Doktor.