|
Bappeda Kota Ternate Melaksanakan Forum SKPD dan Musrenbang Tahun 2012 |
|
Rabu, 21 Maret 2012 |
|
Walikota Ternate H.Burhan Abdurrahman, pada hari rabu 21 Maret 2012 dengan resmi membuka acara Forum SKPD dan Musrenbang tahun 2012 bertempat di Hotel Velya Ternate. Pelaksanaan tahun ini melibatkan penuh kelurahan dan kecamatan untuk berkomunikasi secara langsung dengan SKPD terkait usulan dan aspirasi masyarakat yang ditampung melalui Musrenbang Kelurahan dan kecamatan. Dalam sambutannya Walikota Ternate mengharapkan adanya inovasi-inovasi baru dari SKPD untuk membuat program kegiatan yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta dapat meningkatkan pendapat asli daerah dari sektor jasa dan pariwisata.Disamping itu Walikota mengharapkan adanya komitmen dari setiap SKPD untuk menampung dan melaksanakan hasil musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan melalui program kegiatan di setiap SKPD, terutama SKPD yang membidangi pelayanan dasar.
|
|
|
Ekplorasi Sumber Daya Pariwisata Menjadi Sumber Peningkatan Perekonomian Daerah |
|
Kamis, 01 Maret 2012 |
|
Oleh : Wahyu Setia Permana,S.Kom (Ka Subid Pendataan dan Penelitian)
Tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah ini harus menjadi fokus kebijakan Pemerintah Daerah dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagi Pemerintah Daerah Kota, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan akan lebih difokuskan pada pengembangan perekonomian daerah dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa, karena keterbatasan potensi pertanian dalam wilayah perkotaan. Dalam hal ini, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari setiap Pemerintah Daerah Kota, terutama dalam mendorong sektor swasta untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan dan jasa, yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya pengembangan perekonomian daerah dimaksud harus senantiasa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, karena perilaku kreativitas dan inovatif biasanya bersifat "terobosan (breakthrough)", dapat saja melenceng dari ketentuan peraturan perundangan. Meskipun secara akademik, setiap Kepala Daerah memiliki diskresi kewenangan yang disebut "Freies Ermessen", yakni kebebasan bertindak atau mengambil keputusan bagi pejabat publik berdasarkan pendapat sendiri karena adanya kekosongan ketentuan hukum tata negara, namun diskresi kewenangan ini tidak menjadi alasan penyimpangan terhadap koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk berkreativitas dan berinovasi, namun harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Upaya pengembangan perekonomian daerah, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah adalah penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas antar wilayah. Kondisi transportasi perkotaan pada sejumlah daerah di Indonesia saat ini menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, karena selain tingginya tingkat kemacetan lalu lintas terutama pada ibukota Provinsi, juga masih terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat menghambat mobilitas manusia dan barang antar wilayah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota untuk memfokuskan kebijakan daerah pada upaya peningkatan penyediaan prasarana dan sarana transportasi wilayah bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan perekonomian daerah.
Menurut laporan World Trade Organization (WTO), secara akumulatif, sektor pariwisata mampu mempekerjakan sekitar 230 juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ratusan milyar dollar terhadap perekonomian di berbagai negara.
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Edisi Terbaru Ternate Dalam Angka Tahun 2011 |
|
Selasa, 20 Desember 2011 |
|
|
|
Senin, 12 Desember 2011 |
![]()  Gunung Gamalama kembali menyemburkan abu vulkanik setinggi 3 hingga 4 ribu meter ke arah Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu (11/12/2011) petang. Warga pun berhamburan keluar rumah.
Akibat letusan, Kota Ternate kembali tertutup abu vulkanik. Hingga Minggu malam, bunyi gemeruh masih jelas terdengar. Kendati demikian warga setempat belum memutuskan untuk kembali mengungsi di daerah yang dianggap aman.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana pos pemantau Gunung Gamalama mencatat, letusan terjadi pukul 18.20 WIT.
Terkait letusan ini, warga diminta tenang dan tetap waspada serta dilarang mendekati puncak gunung pada radius 5 hingga 6 kilometer, sebab Gunung Gamalama hingga saat ini masih berstatus siaga dan aktifitas vulkaniknya masih fluktuatif.
|
|
|
Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Boki Ratu Nita Ke Bappeda Kota Ternate |
|
Selasa, 08 November 2011 |
|
Anggota Komisi IX DPR RI Boki Ratu Nita Budhi susanti mengadakan kunjungan kerja ke kantor Bappeda kota Ternate. Kunjungan dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dari daerah pemilihan Maluku Utara khusunya Kota Ternate yang nantinya hasil kunjungan tersebut akan ditindak lanjuti dalam program kegiatan di daerah.
Kunjungan ke Bappeda Kota Ternate di terima oleh sekertaris Bappeda Kota Ternate Rizal Marsaoly,MM beserta jajaran pejabat eselon III dan IV. Dalam pertemuan tersebut sekertaris Bappeda Kota Ternate memaparkan program prioritas yang termuat dalam RPJMD kota Ternate tahun 2010-2015.
|
|
|
|
<< Awal < Sebelum 1 2 3 Berikut > Akhir >>
|
