Author: Admin

FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH PD DAN MUSRENBANG RKPD

Dengan tema “pemetaan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menuju kesejahteraan yang dan merata”. Dilaksanakan di Hotel Vellya ternate pada tanggal 20 -21 Maret 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh plt. Walikota Ternate, H. Abdullah Taher, SH., sekaligus membuka Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD. Dalam sambutan plt. Walikota Ternate beliau sangat berharap dengan adanya forum ini dapat menjaring aspirasi dari tingkat bawah yang betul-betul merupakan prioritas. Forum gabungan OPD ini adalah lanjutan dari musyawarah tingkat kelurahan dan kecamatan, OPD kiranya sudah dapat melihat dan mengkaji usulan dan program-program yang benar-benar populis atau program-program prioritas yang...

Read More

Diskusi Hasil-Hasil Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik

Bertempat di Hotel Vellya Ternate, Kamis 21 Maret 2018 dilaksanakan Diskusi Pro Publik  edisi pertama yang mengambil tema “Air Bersih”. Dalam diskusi ini turut hadir Sekretaris Daerah Kota Ternate  DR. M. Tauhid Soleman, M.Si., Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate,  Direktur PDAM Kota Ternate, Camat Kota Ternate Utara, Forum Pemerhati Air, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Unkhair dan Malut Pos. Dalam diskusi ini Sekda Kota Ternate berharap dapat terjalin kerjasama oleh semua stake holder untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti terciptanya air bersih di Kota Ternate yang menjadi tanggung jawab bersama. Harapan yang sama juga diutarakan...

Read More

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, berdasarkan Peraturan...

Read More

Galeri Kegiatan

Agenda Kegiatan

June 2018
S M T W T F S
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Lokasi

Cuaca Hari Ini

Kategori Berita

Statistik Pengunjung