Tiga kepala daerah Maluku Utara, yakni Kota Ternate, Kota Tidore kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat, membangun kerjasama ‘segitiga emas’ membuka akses perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

Bertempat dihalaman kantor Walikota Ternate Senin (15/8), masing-masing kepala daerah yang dihadiri langsung Burhan Abdurahman Walikota Ternate, Ali Ibrahim Walikota Tidore Kepulauan dan Danny Missi Bupati Halmahera Barat, menandatangani memorandum of understanding atau MoU di tiga sektoral diantaranya sektor Pertanian, Pariwisata dan Perikanan.

“Awal munculnya ide kerja sama ini bermula saat ada perbincangan yang dilakukan di Jakarta dan memunculkan ide dilakukan kerja sama khusus di bidang Pariwisata, Pertanian dan Perikanan, bahkan dalam waktu dekat ini akan melakukan panen kol di Halbar dan Walikota Ternate dan Tikep berencana untuk hadir”Kata Bupati Halbar, Danny Missi.

Danny juga mengatakan, frekuensi perputaran perekonomian di Kota Ternate dan Halbar cukup tinggi, dan saya duduk dipelabuhan melihat disetiap pagi sekitar 15 truk yang memuat pisang dan sayur-sayuran ke kapal untuk menuju Kota Ternate, dan dengan kerja sama yang ada ini kami berharap harus ada satu pintu untuk menampung ini semua agar apa yang pesan oleh Presiden bisa dilaksanakan, dimana daerah harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi. terang Danny.

“Dalam rangka FTJ tahun depan juga saya akan membuat terobosan sebelum melakukan FTJ kami akan melakukan festival diving, sehingga saya berharap ketiga pemerintahan ini bisa saya libatkan untuk lakukan festival-festival tersebut”Ucap Danny.

Ditempat yang sama, Walikota Tikep Ali Ibrahim mengatakan, di wilayah Pemkot Tikep sendiri ada wilayah transmigrasi yang berada di daratan oba yang pada saat tertentu ada panen sayur dan buah-buahan yang sampai saat ini belum ada pasar, termasuk ada yang membawa sayur dan kelapa ke Ternate bahkan ikan yang dijual di Ternate juga merupakan hasil penangkapan dari Tidore sebanyak 60 persen “Kerja sama ini perlu ditingkatkan, dan kepada SKPD sehingga hasil panen dari transmigrasi semuanya bisa terjual ke Ternate”Ungkapnya.

Bahkan, dia juga meminta kepada Walikota untuk dapat memindahkan pelabuhan Bastiong ke pelabuhan yang layak yakni pelabuhan Semut karena baginya sudah saatnya harus dikelola sendiri “Kita selama ini terlalu banyak memberikan kontribusi kepada pihak Pelindo IV sehingga daerah ini cukup rugi, jujur saja saya punya masyarakat memberikan kontribusi kepada Pelindo sebesar Rp 2 milyar dan masyarakat saya sudah siap untuk pindahkan itu”, tandasnya.

Sementara itu, Walikota Ternate Burhan Abdurahman mengapresiasi kerjasama tiga daerah di Malut ini. Dikatakan Burhan, pihaknya optimis kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiga daerah dan Maluku Utara umumnya. Mengenai hasil pertanian di wilayah Halmahera barat, Burhan meyakini kualitasnya sangat baik.

“Kol yang dihasilkan petani di Halmahera Barat tidak kalah dengan kol yang dibeli dari Manado maupun Surabaya, olehnya itu saya menyampaikan ke Bupati kalau panen kol nanti kami dan Kota Tidore di undang dan kami akan datang dengan pengusaha dan pemasok kol serta sayur-sayuran yang selama ini mendatangkan dari Manado dan Surabaya dialihkan jangan lagi didatangkan dari luar Propinsi Maluku Utara”, ujarnya.

Selain itu dibidang Pariwisata ketiga daerah ini memiliki kesamaan sehingga jika dikelola dengan baik maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat di tiga daerah ini, karena memiliki spot-spot diving bahkan peninggalan-peninggalan kesultanan dimasa lalu yang sampai saat ini belum masksimal di kelola.

“Mudah-mudahan dengan penandatangan kerjasama ini akan memberikan spirit bagi kita untuk terus menggali potensi yang ada di daerah kita jika potensi dikelola dengan baik tinggal bagaimana kita bersama-sama melakukan promosi yang ada di daerah kita, segi tiga emas ini akan menjadi destinasi pariwisata dimasa yang akan datang”, jelasnya.

Dia berharap kepada SKPD terkait dari tiga pemerintahan ini untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah ditandatangani kepala daerah dari tiga daerah itu, sebab jika tidak ditindaklanjuti maka kerja sama itu tidak akan membawa hasil apapun “Peran dan tanggungjawab dari SKPD ini sangat penting dan diamanatkan dalam kesepakatan ini bahawa tiap enam bulan akan kita evaluasi kerja-kerja yang sudah kita laksanakan, kita harus wujudkan kerja sama ini menjadi suatu kenyataan yang memberikan manfaat bagi masyarakat ditiga daerah ini dan masyarakat di Maluku Utara”, tuturnya. (sumber deliknews.com)

498 total views, 2 views today