Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan tersebut merupakan upaya pembentukan keseimbangan (checks and balances) antara dua fungsi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu fungsi eksekutif (kepala daerah) dan fungsi legislatif (DPRD). Berkenaan dengan hal tersebut,Walikota Ternate sebagai kepala daerah Kota Ternate pada akhir Tahun Anggaran 2016 berkewajiban menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2016 serta menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Terrnate .Sebagaimana kita ketahui dalam tahun 2016  telah terimplementasi sejumlah program/kegiatan SKPD yang bersifat strategis dan populis, yang secara bersinergi telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate, dengan gambaran capaian kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Ternate melalui APBD tahun anggaran 2016, telah mampu mendorong peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro berdasarkan 17 (Tujuh belas) Katagori Lapangan usaha PDRB Kota Ternate. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 7,66 triliun rupiah, meningkat sekitar 8,06% dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 7,09 triliun rupiah. Dengan adanya peningkatan tersebut mengindikasikan telah terjadi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan perkapita Kota Ternate pada tahun 2015 sebesar 33,29 juta rupiah per tahun meningkat menjadi 35,15 Juta Rupiah per tahun di tahun 2016. Laju inflasi Kota Ternate tahun 2016 sebesar 1,91 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, laju inflasi tahun ini lebih rendah 2,61 poin dibanding tahun sebelumnya. Angka ini memberikan informasi bahwa pada tahun 2016 Kota Ternate masih terjadi kenaikan harga barang dan jasa dibanding tahun sebelumnya. Meskipun harga barang naik, tetapi kenaikannya masih dapat dikendalikan. Dari tahun 2015 hingga 2016, Pemerintah Kota Ternate menunjukkan keberhasilannya dalam mengendalikan laju inflasi yang dibuktikan dengan laju inflasi tahun 2016 lebih rendah dibanding 2015. Disamping itu, fenomena penurunan laju inflasi ini juga dapat diartikan bahwa penurunan nilai mata uang di tahun 2016 tidak sebesar penurunan nilai mata uang di tahun 2015.

419 total views, 8 views today